Syahyuti's Weblog

Berisi berbagai tulisan ilmiah syahYUTI tentang pertanian, sosiologi, agraria, dll

Konstruksi Sosial dan Rasionalitas Petani dalam Mengorganisasikan

Abstrak
Selama ini, pengorganisasian usaha agribisnis petani secara formal melalui organisasi-organisasi dipandang lebih baik daripada mengandalkan relasi-relasi non formal dalam transaksi pasar. Karena itulah, hampir seluruh program Deptan yang melibatkan petani, mengharuskan petani berhimpun dalam wadah-wadah organisasi formal, terutama kelompok tani dan Gapoktan. Namun upaya ini sering menemui kegagalan, dimana petani lebih senang menjalankan usahanya di luar organisasi formal. Melalui kajian literatur teori sosiologi dan hasil penelitian berkenaan dengan pengorganisasian petani, ditemukan bahwa tindakan kolektif melalui organisasi formal seharusnya hanya dipandang sebagai sebuah opsi belaka, bukan keharusan. Petani memiliki alasan-alasan sendiri yang rasional, mengapa ia memilih relasi formal dalam organisasi atau tidak melalui relasi-relasi non formal dengan pedagang saprodi, penyedia modal lepas, dan pedagang hasil pertanian. Petani memiliki alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan pola pengorganisasian usahanya yang menurut mereka lebih baik. Berbagai kondisi hidup yang dihadapi sehari-hari menjadi faktor yang dipertimbangkan petani dalam membuat keputusan tersebut. Bagi pelaku pembangunan pedesaan dan pertanian secara umum, pengorganisasian petani mesti dilakukan dengan pendekatan empati. Tidak semua relasi harus dijalankan dalam organisasi formal. Penguatan relasi-relasi non formal, yaitu dengan menyediakan berbagai layanan dan kemudahan, merupakan strategi yang dapat pula ditempuh dalam menjalankan program-program pemberdayaan petani.

Kata kunci: petani, pengorganisasian petani, agribisnis, rasionalitas, konstruksi sosial, tindakan kelektif

Pendahuluan
Mengorganisasikan petani dalam organisasi-organisasi formal selama ini merupakan pendekatan yang umum digunakan oleh hampir semua pelaku pembangunan pertanian dan pedesaan umumnya. Hal ini terbaca dengan gamblang dalam buku-buku petunjuk pelaksanaan proyek. Peserta program disyaratkan untuk berkelompok, dimana kelompok menjadi alat untuk mendistribusikan bantuan (material atau uang tunai), dan sebagai wadah untuk berinteraksi baik antar peserta maupun dengan pelaksana program. Lebih jauh, kelompok-kelompok tersebut nantinya diharapkan menjadi menjadi wadah untuk menjalan usaha agribisnis petani. Untuk petani-petani kecil, menjalankan usaha dalam kelompok, misalnya koperasi, diyakini akan memperkuat daya tawarnya dan juga akan lebih efisien. Untuk mewujudkan ini telah dihabiskan anggaran dan tenaga lapang yang cukup besar.
Permasalahannya adalah, kelompok-kelompok tersebut sulit berkembang sesuai harapan, sehingga tidak mampu mendukung pencapaian tujuan program. Kondisi yang umum dijumpai adalah, lemahnya keorganisasian kelompok-kelompok tersebut sehingga bahkan telah menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan program secara keseluruhan (PSEKP, 2006). Kondisi ini relatif serupa di banyak belahan dunia (Grootaert, 2001).
Pengalaman berbagai lembaga yang melakukan pekerjaan langsung di lapangan membuktikan berbagai kelemahan pendekatan selama ini dalam pengembangan kerganisasian petani. Taylor dan Mckenzie (1992) misalnya menyebutkan karena kurangnya inisiatif lokal dihargai dalam penguatan keorganisasian petani. Upaya pengorganisasian petani selama ini cenderung sentralisitik dan menggunakan pola yang baku (blue print approach). Sesuai dengan prinsip kemandirian lokal, organisasi petani seharusnya dibangun dan dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).
Sampai saat ini, apa penyebab kegagalan tersebut belum banyak disadari dan dipahami sepenuhnya. Namun, pada hakekatnya kegagalan pengembangan kelompok disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pada pihak pelaku pengembangan dan dalam diri masyarakat desa itu sendiri. Kegagalan seperti ini selalu terjadi semenjak era Bimas tahun 1970-an sampai sekarang yang menggunakan pendekatan ”pemberdayaan” (empowerment) dan ”pengembangan komunitas” (community development). Berbagai kebijakan baru misalnya berupa undang-undang dan peraturan menteri masih tetap menjadikan organisasi formal sebagai keharusan. Kekeliruan ini berakar dari paradigma yang kurang tepat karena lemahnya pemahaman terhadap desa dan masyarakatnya. Mereka telah jatuh dalam berbagai perangkap prasangka (Chambers, 1987).
Pandangan yang dianut baik oleh kalangan ahli maupun praktisi tentang pembangunan pertanian berimplikasi kepada praktik dan desain kebijakan dimana petani diposisikan sebagai objek ekonomi, sosial maupun politik. Sekelompok ahli yang disebut dengan kaum romantisme desa misalnya, melihat bahwa petani dan masyarakat desa umumnya saling mengenal, harmonis dan suka berkerjasama (Nordholt, 1987). Padahal saat ini masyarakat pedesaan telah berkembang sedemikian rupa dimana peningkatan pendidikan, ekonomi dan politik lokal telah membentuk suatu karakter sosial, ekonomi, dan politik tersendiri. Hal ini menuntut pengembangan keorganisasian yang sesuai, terutama keorganisasian di bidang ekonomi. Ekspansi ekonomi pasar ke pedesaan membutuhkan bentuk-bentuk pengorganisasian mayarakat yang efisien dan mampu bersaing, serta harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komoditas yang dikembangkan serta karakter pasar yang berkembang. Rekayasa kelembagaan (dengan membangun organisasi-organisasi) pada tingkat petani, baik sebagai pembudidaya, pengolah, maupun pelaku pemasaran; membutuhkan pemahaman secara sosiologis yang mendalam; keorganisasian seperti apa yang sesungguhnya sesuai bagi mereka.
Dalam menjalankan agribisnis, petani menjalin relasi-relasi dengan berbagai pihak. Relasi tersebut dapat berupa relasi horizontal yaitu dengan sesama petani, dan relasi vertikal dengan pemasok sarana produksi, permodalan, dan teknologi serta dengan pelaku pengolahan dan pedagang hasil pertanian. Dalam setiap relasi petani memiliki dua pilihan yaitu relasi yang bersifat individual secara non formal, atau relasi kolektif dalam bentuk organisasi formal. Pertimbangan yang dipakai petani adalah pola relasi yang efisien dan efektif untuk menjalankan usaha pertaniannya. Hal ini berbeda dengan keyakinan pihak luar (misalnya tenaga lapang pemerintah), dimana relasi kolektif dalam organisasi formal diyakini pasti lebih baik. Keyakinan ini lah yang mendasari sehingga setiap program pemerintah mewajibkan petani peserta berkelompok secara formal. Ketidaksamaan persepsi inilah yang menarik dipelajari yang mungkin menjadi penyebab utama pemborosan dan kesia-siaan selama ini.
Tulisan ini berusaha mengurai permasalahan ini dari sudut pandang ilmu sosiologi. Salah satu akar permasalahan ini adalah kelemahan dan ketidaksesusaian konsep dan teori yang digunakan dengan prinsip-prinsip rasionalitas petani di pedesaan. Kalangan penyusun kebijakan memiliki paradigma dan pengetahuan yang keliru, bahwa organisasi formal adalah pilihan terbaik untuk petani dalam menjalankan usaha agribisnisnya. Kalangan penyusun kebijakan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep dan teori pengembangan organisasi, sehingga lemah dalam penetapan proses pengembangan, pendekatan dalam pendampingan, indikator penilaian kemajuan, serta variabel dan analisis dalam mempelajari kondisi organisasi petani. Konsep dan teori yang selama ini digunakan lemah dan tidak didasarkan kepada kondisi sosial ekonomi dan rasionalitas masyarakat pedesaan secara spesifik. Hal berimplikasi kepada lemah dan gagalnya pembentukan dan pengembangan keorganisasi petani.

Pengorganisasian Petani secara Formal dalam Program Deptan
Pengorganisasian petani dalam organisasi-organisasi formal sudah dijadikan pendekatan di Deptan semenjak dahulu sampai sekarang. Sebagai contoh, dari empat kegiatan yang dijalankan saat ini di Deptan (P4K, PIDRA, P4MI dan Primatani), selalu dimasukkan komponen penguatan organisasi lokal. Keempat kegiatan menjadikan pengembangan organisasi petani sebagai prasyarat dalam kegiatannya. Dalam proyek P4K (Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil) ditumbuhkan Kelompok Petani Kecil (KPK) dan Gabungan KPK; sementara pada kegiatan PIDRA dibentuk beberapa organisasi yaitu Kelompok Mandiri (KM) sebagai kelompok partisipan, federasi untuk jaringan permodalan, koperasi, dan Lembaga Pembangunan Desa (LPD). Kelompok Mandiri (KM) mirip dengan KPK di P4K, yang dibentuk berdasarkan afinitas dan homogenitas anggota-anggotanya (Badan SDM Deptan, 2007). Seluruh peserta program mesti tergabung ke dalam kelompok-kelompok mandiri, yang pada hakekatnya merupakan kelompok-kelompok secara horizontal yang menjalankan fungsi mulai dari sebagai fungsi representatif, fungsi komunikasi untuk peserta dan komunikasi dengan pihak luar, sampai kepada sebagai fungsi ekonomi dimana di dalamnya dijalankan pula usaha simpan pinjam misalnya.
Selanjutnya pada kegiatan proyek P4MI (program untuk rumah tangga miskin), pada level masyarakat dibentuk KID (Komisi Investasi Desa) dan FAD (Forum Antar Desa), Fasilitator Desa (FD) serta kelompok tani. Sementara di Primatani (Balitbangtan, 2006), ditumbuhkan kelompok tani, Gapoktan, dan Klinik Agribisnis.
Secara umum dapat dikatakan, usaha-usaha pihak luar dalam mengorganisasikan petani secara formal lebih banyak gagal, sehingga hanya memboroskan anggaran dan tenaga. Petani, dengan rasionalitasnya sendiri, memilih cara tertentu dalam mengorganisasikan usahanya. Namun demikian, meskipun tidak mencapai hasil ideal, namun petani selalu dapat menjalankan usahanya sendiri. Artinya, petani mampu menemukan jalannya sendiri yang menurut mereka lebih baik.
Dalam dua tahun terakhir ini (2008-2009), program yang paling luas sebarannya adalah progam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program PNPM-M. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani agar Gapoktan dapat mewujud menjadi kelembagaan ekonomi. PUAP bertujuan selain untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis; juga memberdayakan kelembagaan petani dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Salah satu indikator keberhasilan PUAP adalah berupa indikator benefit dan impact yaitu berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

Keorganisasian Petani Sebagai Objek Kajian Sosiologi
Salah satu akar yang menyebabkan lemahnya implementasi pengorganisasian petani di lapangan adadalah karena panduan konsep dan teori yang digunakan mengandung ketidakkonsistenan. Di kalangan ilmuwan sosiologi, hal ini pun belum memiliki kejelasan. Dalam berbagai literatur yang membicarakan organisasi, tidak bisa melepaskan diri dari ”kelembagaan”. Kedua konsep ini tergolong membingungkan dalam ilmu sosiologi, sebagaimana dinyatakan oleh Uphoff (1986) serta Soemardan dan Soemardi (1964).
Pada hakekatnya, kelembagaan adalah social form ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kata “kelembagaan” menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup (constitued) di dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1997). Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (ways) yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.
Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu..
Sebagian besar literatur hanya membanding-banding apa beda “kelembagaan” dengan “organisasi”. Setidaknya ada empat bentuk cara membedakan yang terlihat. Pertama, kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern (Uphoff, 1986; Horton dan Hunt, 1984). Kedua, kelembagaan terbentuk dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas (Tjondronegoro, 1999. Ketiga, kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinuum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga (Uphoff, 1986; Huntington, 1965. Keempat, organisasi merupakan bagian dari kelembagaan (Binswanger dan Ruttan, 1978), dimana organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan. Keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan. Kalangan ahli ekonomi kelembagaan menggunakan batasan seperti ini pula. Menurut North (1993), institution adalah “the rules of the game”, sedangkan organizations adalah “their entrepreneurs are the players”, atau pelaku yang mejalankan ekonomi.
Pada hakekatnya, apa yang disebut dengan kelembagaan maupun organisasi, memiliki peran yang sama, yaitu membentuk dan menentukan perilaku seluruh orang di dalamnya. Elemen yang ada dalam organisasi dapat pula ditemukan dalam relasi individual non formal, yaitu orang yang terlibat, tujuan, norma dan kesepakatan, serta struktur.
Pengorganisasian petani merupakan serangkaian peristiwa sosiologi yang mencakup objek konsep rasionalitas, tindakan kolektif, dan konstruksi sosial. Ketiga konsep ini saling memiliki kaitan, dan dipandang penting dalam menjelaskan bagaimana petani berperilaku, rasionalitas apa yang mendasarinya, serta bagaimana struktur yang terbentuk dari serangkaian perilaku tersebut.
Teori Konstruksi dan Teori Pilihan Rasional semakin mendekat satu sama lain. Diantara kedua konsep ini, mereka memiliki basis analisis yang sama, yaitu individu dan persepsi rasional mereka terhadap dunia atau lingkungannya. Dalam tulisan Gottwald (2003) dijelaskan bahwa, banyak kritik ditimpakan pada teori pilihan rasional, misalnya karena ukuran rasionalitas yang dipakai adalah ukuran kultur Barat, yaitu ketika teori ini hanya direduksi dalam konteks individual. Lebih jauh, dalam Gottwald (2003) disebutkan bahwa pemahaman tentang bagaimana suatu struktur sosial dikonstruksi merupakan cara terbaik dalam menjelaskan rasionalitas yang mendasari tindakan sosial. Dengan kata lain, perdebatan dalam hal bagaimana memaknai rasionalitas yang dipraktekkan oleh sekelompok orang akan dapat dipahami bila kita bisa mengikuti bagaimana rasionalitas tersebut dikonstruksi. Lebih jauh, eksistensi tindakan kolektif yang tercipta – atau tidak tercipta- di suatu masyarakat pun dapat dipahami rasionalitasnya melalui pendekatan konstruksi tersebut.
Konsep ”pengorganisasian” berbeda dengan istilah ”organisasi”, atau dapat pula disebut sebagai organisasi dalam arti yang luas. Pengorganisasian usaha agribisnis merupakan jalinan relasi yang terbangun diantara para pelaku agribisnis, dimana relasi tersebut relatif agak tetap atau berlangganan secara personal, sehingga pelaku orang di dalamnya dapat diprediksi satu sama lain. Dalam makna ini dicakup relasi yang diikat dalam organisasi formal tertentu ataupun tidak (non formal). Organisasi formal adalah bentuk formal dari kesatuan relasi tertentu yang dibangun secara sengaja dengan berdasarkan kesepakatan di antara anggotanya. Perilaku anggota dalam organisasi merupakan sebuah tindakan kolektif. Contoh organisasi formal adalah kelompok tani, koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Pengorganisasian pada hakekatnya berupaya menuju tindakan kolektif. Dalam makna sosiologis, tindakan kolektif adalah perilaku sekelompok orang yang menuju pada tujuan atau seperangkat tujuan tertentu, dimana mereka menyepakati aturan yang dipatuhi bersama. Tindakan kolektif dapat berlangsung dalam organisasi formal, namun juga bisa dalam kelembagaan atau yang sering disebut dengan organisasi non formal. Eksistensi dan kualitas tindakan kolektif dalam satu masyarakat tergantung kepada kohesivitas sosial, yaitu daya komunalitas yang eksis dalam satu kelompok komunitas atau masyarakat yang menjadi modal bagi masyarakat tersebut dalam menjalankan berbagai bentuk tindakan kolektif termasuk dalam membangun organisasi-organisasi formal.

Teori Pilihan Rasional dalam Sosiologi dan Karakter Rasionalitas Petani
Konsep rasionalitas merupakan basis pembentukan ilmu ekonomi. Dalam ilmu sosiologi perihal rasionalitas juga mendapatkan perhatian yang besar yang dimulai oleh Max Weber yang menyebutkan bahwa ada empat tipe yaitu rasionalitas praktis, teoritis, substantif, dan formal (Ritzer dan Goodman, 2008). Rasionalitas formal merupakan tipe yang melibatkan kalkulasi sarana-tujuan. Ada enam ciri rasionalitas formal, yaitu menekankan kalkulabilitas, fokus pada efisiensi, terjaminnya prediktabilitas, menggantikan teknologi manusia dengan non manusia, melakukan kontrol atas berbagai ketidakpastian, namun mengandung serangkaian konsekuensi irasional bagi orang di dalamnya maupun bagi sistem itu sendiri.
Pada kalangan sosiologi, jika ditelusuri ke belakang, menurut Durkheim semua manusia adalah rasional, meskipun bentuknya berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Hal ini dapat dibaca dari bukunya The Elementary Forms of The Religious Life (Durkheim, 1965). Sementara menurut Weber, ada sekelompok manusia yang lebih rasional dibandingkan yang lain, dan semakin modern suatu masyarakat maka rasionalitas dipraktekkan secara lebih luas dalam berbagai sisi kehidupannya.
Meskipun di bidang ilmu ekonomi Teori Pilihan Rasional merupakan teori yang paling banyak digunakan, namun pilihan rasional juga dibahas mendalam dalam ilmu sosiologi. Pada awalnya, Teori Pilihan Rasional (rasional choice theory) adalah merupakan alat pada ekonomi neo klasik. Dalam teori ini diyakini bahwa individu akan memilih kepuasan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dapat diaksesnya. Individu akan mengoptimalkan pilihan-pilihannya (termasuk tindakan) dalam kondisi tertentu yang melingkupinya. Namun, teori ini kemudian mendapat beberapa kritik. Salah satu kritik misalnya adalah bahwa orang-orang tidak berpengetahuan sama. Selain itu, meskipun semua orang berpengetahuan sama, namun ada fenomena bounded ratioanlity, dimana tidak mungkin setiap orang untuk menggunakan dan menganalisa semua informasi yang dimiliki sebagai dasar untuk membuat pilihan. Ada orang yang dapat menggunakan informasi dengan optimal dan ada pula yang tidak. Jadi meskipun pengetahuannya sama, tidak ada jaminan mereka akan memilih opsi yang sama, atau tidak akan berperilaku sama.
Salah satu kritik utama kalangan sosiologi terhadap konsep rasionalitas ilmu ekonomi, terutama Teori Pilihan Rasional, adalah karena tidak mempertimbangkan sama sekali eksistensi organisasi sosial dan institusi sosial. Jadi, dalam konsep rasional menurut kalangan ekonom tidak ada biaya transaksi. Meskipun ilmu ekonomi kelembagaan baru (New Institutional Economy) telah memasukkannya, namun hal ini dipandang belum memuaskan karena belum mampu melepaskan diri sepenuhnya dari konsep yang lama.
Dalam tradisi sosiologi, perhatian terhadap Teori Pilihan Rasional dimulai oleh James Coleman. Teori yang dikembangkan Coleman akarnya berasal dari teori perilaku dan kemudian teori pertukaran dimana aktor dipersepsikan sebagai rasional. Teori Pilihan Rasional menurut kalangan sosiologi ini selain dipengaruhi ekonomi neoklasik, juga oleh teori utilitarian dan teori permainan (game theory). Dalam Teori Pilihan Rasional, aktor dipersepsikan sarat tujuan dan memiliki preferensi terhadap nilai dan kepuasan. Namun, karena ada hambatan terhadap sumberdaya baik jumlah maupun aksesnya, maka ada komponen biaya kesempatan yang juga ikut dipertimbangkan.
Menurut Coleman (1994), organisasi sosial dan institusi sosial menjadi perhatian utama dalam membicarakan rasionalitas. Terdapat empat elemen sentral dalam teori pilihan rasional menurut kalangan sosiologi ekonomi, yaitu bagaimana mendapatkan manfaat dengan menyerahkan kontrol terhadap sumber daya, peran modal sosial, bagaimana asal hak kepemilikan, dan peran kelembagaan (institution). Dalam kelembagaan berlangsung kombinasi tindakan individual dan sistem. Dari satu arah, tindakan individu berimplikasi kepada sistem. Sebaliknya juga, kelembagaan menerjemahkan keinginan sistem sehingga mempengaruhi orientasi tindakan individu.
Teori Pilihan Rasional, baik menurut ekonom dan sosiolog, merupakan alat analisis yang umum yang dapat diterapkan kepada seluruh kelompok manusia. Bagaimana menerapkan alat ini kepada petani, merupakan hal yang menarik untuk dikembangkan.
Dalam khasanah keilmuan, petani dibedakan antara “peasant” dan “farmer”. Secara mudahnya, “peasant” adalah gambaran dari petani yang subsisten, sedangkan “farmer” adalah petani modern yang berusahatani dengan menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntutan agribisnis. Upaya merubah petani dari karakter peasant menjadi farmer inilah hakekat dari pembangunan atau modernisasi dalam bidang pertanian. Di dalamnya tercakup juga upaya menanamkan konsep dan prinsip rasional ke dalam diri petani. Konsep ”farmer” yang dilahirkan di kultur Barat, sesungguhnya dapat dipertanyakan bagaimana bisa direplikasi dengan mudah di belahan dunia lain.
Terdapat perdebatan yang cukup dalam tentang bagaimana sesungguhnya permasalahan – dan implikasinya- yang melingkupi antara peasant dan farmer. Cukup berat usaha yang telah dilakukan untuk membangun pengetahuan apa yang dimaksud dengan peasant tersebut. Menurut Wolf, seorang antroplog, peasant adalah suatu kelompok masyarakat dengan kegiatan utamanya bertani, sebagai bentuk transisi antara masyarakat primitif (tribe) ke masyarakat modern. Tampak bahwa ia menggunakan pendekatan evolutif dalam pengkategorian ini.
Peasant adalah suatu kelas petani yang merupakan petani kecil, penyewa (tenants), penyakap (sharecroppers), dan buruh tani. Dari hasil penelitian kalangan antropolog, salah satu ciri peasant adalah adanya hubungan patron-klien dalam masyarakatnya. Para petani kaya adalah patron, sedangkan sebagian besar petani adalah klien yang ada dalam posisi tersubordinasi (Scott, 1994). Satu ciri peasant adalah sikap kerjasamanya satu sama lain, memiliki usahatani yang kecil, dan menggunakan tenaga keluarga sendiri (Nilsson, 1997).
Dapat dikatakan, sampai saat ini, upaya mempelajari apa yang dimaksud dengan “petani” belumlah selesai. Perdebatan tersebut timbul disebabkan pula karena perbedaan metodologi dalam mempelajarinya. Misalnya perdebatan antara James Scott dan Samuel Popkin. Rasionalitas petani menurut Scott adalah moral ekonomi petani yang hidup di garis batas subsistensi, yaitu dengan norma mendahulukan selamat dan enggan mengambil resiko. Bagi Scott hal ini merupakan perilaku yang rasional.
Namun Popkin melihat bahwa fenomena tersebut jangan diartikan sempit. Itu hanya terjadi dalam kondisi mendesak saja, sehingga mereka akan lebih memprioritaskan diri dan keluarga mereka. Popkin yakin, pada hakekatnya petani terbuka terhadap pasar dan siap mengambil resiko, sepanjang kesempatan tersebut ada, dan hambatan dari pihak patron dapat diatasi.
Intinya, Popkin (1979) mengkritik Scott dan menyakini bahwa petani pada hakekatnya ingin meningkatkan ekonominya dan berani mengambil resiko. Jika Scott menyebut petani dengan ekonomi moral, Popkin mengungkapkan tentang rasional ekonomi petani. Petani adalah orang-orang kreatif yang penuh perhitungan rasional. Bahkan, bila kesempatan terbuka maka mereka ingin mendapatkan akses ke pasar. Mereka ingin kaya, dan mampu menerapkan praktek untung rugi. Hubungan patron klien yang dilihat Scott sebagai melindungi yang lemah, bagi Popkin adalah suatu hubungan eksploitasi untuk mendapatkan sumber daya murah, yaitu tenaga kerja. Petani diberi kesempatan untuk hal-hal kecil seperti mencari butir-butir padi yang tersisa agar mereka tidak meminta bayaran sebagai tenaga kerja permanen. Pada hakekatnya, Popkin menegaskan bahwa yang berlaku bukan prinsip moral melainkan prinsip rasional.
Menurut Kurtz (2000), teori “ekonomi moral” tidak berlaku dalam kasus modern atau dimana individualisasi tinggi, adanya transisi ke kapitalisme, dan dimana struktur komunitas masyarakat sudah lemah. Namun, teori “pilihan rasional” juga tak berlaku dalam kasus dimana perhitungan perorangan secara mudah atas untung-rugi bukan model yang tepat dalam pembuatan keputusan petani, juga ketika masalah “free- riders” tidak signifikasn mempengaruhi perilaku kolektif.
Khusus dalam kasus tindakan secara kolektif, prinsip moral menekankan perlunya mempertimbangkan pengorbanan yang harus dikeluarkan termasuk risikonya, hasil yang mungkin diterima, tingkat keberhasilannya apakah lebih bermanfaat secara kolektif atau tidak, dan kepercayaan pada kemampuan pemimpin. Dalam mempertimbangkan hasil yang akan diterima, mereka hanya akan ikut bila diyakini akan menguntungkan. Dengan demikian aksi-aksi kolektif yang dapat dinilai mendatang keuntungan bagi mereka saja yang diikuti atau didukung.
Di sisi lain, Hayami dan Kikuchi (1987) menerima pendekatan moral ekonomik Scott maupun petani rasional Popkin, namun menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat petani pada dasarnya adalah saling tolong menolong pada kondisi aras subsistens, tetapi petani juga menganut pemikiran ”rasional ala petani” (rational peasant). Pandangan ini senada dengan Boeke (1974) bahwa perkembangan masyarakat lebih bersifat sosial daripada ekonomi. Boeke memperkenalkan nilai dan sikap masyarakat petani sebagai limited needs atau oriental mitcism yakni suatu sikap merasa puas, tenteram, damai tanpa harus memaksakan keinginan lebih daripada yang mereka miliki. Namun, karena banyak petani sesungguhnya terlibat dalam ekonomi subsisten sekaligus dengan ekonomi kapitalis; maka mereka tentu menetapkan prinsip rasional.
Modernisasi pada hakekatnya adalah upaya merasionalisasi seluruh tindakan dan sikap. Salah satu bentuk modernisasi dalam kegiatan pertanian adalah dengan menginvansi konsep “agribisnis”. Agribisnis adalah “agriculture regarded as a bussiness”, dengan kata kuncinya adalah untung dan efisien. Agribisnis adalah aktivitas pertanian dengan skala besar, bukan skala kecil sebagaimana pertanian subsisten (small family farms).
Agribisnis, baik konsep maupun implementasinya, cukup banyak dikritik. Konotasi negatif ini datang dari filosofi konsep “business” dan “corporation” yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang khas dari cara berpikir kapitalisme dan korporatisme. Agribisnis juga dikritik karena dirasa tidak sesuai dengan petani di Indonesia. Menurut Mubyarto dan Santosa (2003), bertani bagi sebagian besar petani di Indonesia selain untuk memperoleh pendapatan, adalah juga sebuah cara hidup (way of life atau livehood). Karena itu, petani selain sebagai homo economicus, juga harus dilihat sebagai homo socius dan homo religius. Konsekuensi pandangan ini adalah, harus dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial-budaya lokal yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan sistem pertanian.
Lebih jauh, menurut Mubyarto dan Santosa (2003), perubahan dari pertanian dalam arti “agriculture” menjadi agribisnis sejalan dengan perubahan ilmu ekonomi menjadi ideologi, bahkan telah menjelma menjadi semacam agama. Ini terjadi dalam iklim, dimana model pembangunan yang dianggap benar adalah yang mampu meningkatkan sumbangan sektor industri dan “menurunkan” sumbangan sektor pertanian.
Sepintas paradigma agribisnis memang menjanjikan perubahan kesejahteraan yang signifikan bagi para petani. Namun sesungguhnya perlu beberapa koreksi mendasar terhadap paradigma tersebut, karena paradigma tersebut bukanlah hasil dari konsepsi dan persepsi para petani kita (Mubyarto dan Santosa, 2003). Masih sangat banyak petani kita yang hidup secara subsisten, dengan mengkonsumsi komoditi pertanian hasil produksi mereka sendiri. Mereka adalah petani-petani dengan luas tanah sangat kecil, petani gurem, penyakap, dan buruh tani. Fokus yang berlebihan pada agribisnis akan berakibat berkurangnya perhatian kita kepada mereka, yang kegiatannya tidak merupakan bisnis. Adalah tidak tepat jika hanya menghitung untung-rugi dan efisiensinya, namun sama sekali tidak memikirkan keadilan dan moralitasnya. Jadi, mungkin agribisnis memang sudah sepantasnya untuk usaha-usaha pertanian yang berskala besar, misalnya perkebunan swasta; namun tidak untuk semua petani.
Dalam tulisan Martinussen (1997) disebutkan bahwa kalangan ekonomi pembangunan dan peneliti Barat melihat petani di negara ketiga sebagai irasional. Hal ini karena petani-petani tidak mempertimbangkan dan mengeksploitasi semua kesempatan-kesempatan yang ada untuk meningkatkan produksi dan pendapatannya. Petani subsisten disebut sebagai irasional, karena hanya berproduksi untuk diri dan keluarganya saja. Schultz menyebut ini dengan ”lazy producers”. Namun kalangan lain tidak sependapat. Bagi mereka, perilaku petani tersebut adalah rasional dalam konteks situasi mereka dan cara bagaimana ia mempersepsikan apa pilihan yang tersedia baginya. Mereka yang membela ini mengajukan fakta lain, bahwa petani melakukan itu karena posisinya sekaligus sebagai produsen dan konsumen.
Rasionalitas petani sampai saat ini masih menjadi pertanyaan yang menarik diungkap. Penelitian Yuswadi (1999) mendapatkan bahwa rasionalitas seorang petani tidak sepenuhnya berkaitan dengan maksimalisasi ekonomi sebagaimana diduga para ahli, termasuk di antaranya Popkin, namun juga mempertimbangkan keuntungan sosial atau kultural. Rasionalitas petani akan lebih menonjol jika ditunjang oleh adanya independensi petani, karena mampu mendorong tumbuhnya kreativitas. Perpaduan antara rasionalitas dan independensi mampu menumbuhkan keberanian menghadapi resiko. Pada gilirannya, apabila ini dipenuhi, petani juga mampu bersikap kritis jika menghadapi keadaan yang tidak dikehendaki, yang akhirnya dapat melahirkan sikap produktif maupun resistensi. Sementara, perpaduan independensi dan keberanian menghadapi resiko, jika dikaitkan dengan maksimalisasi ekonomi akan melahirkan sikap komersial di dalam diri; melahirkan empat tipologi tindakan petani yaitu: (1) komersial produktif, (2) komersial statis, (3) subsistensi produktif, dan (4) subsistensi absolut. Seluruh tindakan sosial petani selalu mengandung rasionalitas. Level independensi dan keberanian beresiko menjadi faktor penting yang menentukan tipologi tindakan petani. Petani komersial produktif lahir karena ada keberanian beresiko dan independensinya tinggi. Petani komersial statis memiliki independensi tinggi namun rendah keberanian menghadapi resiko.

Tindakan Kolektif dan Rasionalitas di Dalamnya
Pengorganisasian sekelompok orang, mulai dari bentuk yang sederhana sampai rumit, pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan adanya tindakan kolektif. Objek ini telah lama menjadi perhatian kalangan sosiologi, misalnya Mancur Olson. Max Weber (Weber, 1914) juga telah memberikan perhatian yang besar dalam bidang ini, sebagaimana pemikirannya tentang birokrasi misalnya. Di kalangan ilmu ekonomi, tindakan kolektif juga banyak dibicarakan.
Salah satu kendala terbentuknya tindakan kolektif, yang biasanya berjalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang publik (public goods) , adalah tingginya sikap sebagian orang untuk menjadi penunggang bebas (free rider). Kecenderungan ini muncul karena sifat dari barang publik yang non-excludable dan nonrival. Seseorang tidak dapat mencegah orang lain untuk menikmatinya, sementara konsumsi seseorang juga tidak akan mengurangi persediaan dari barang publik tersebut. Hambatan mayoritas dan minoritas juga muncul dalam tindakan kolektif. Keputusan yang dilandasi aturan mayoritas tidak menjamin tercapainya pareto optimum, yaitu kesejahteraan bersama tanpa ada yang menderita.
Dalam Beard dan Dasgupta (2006) dipaparkan bahwa menurut sebagian besar ahli sangat jarang ditemukan bahwa sekelompok orang akan bertindak dalam bentuk terkoordinasi (co-ordinated) dan berkerjasama (co-operative). Menurut Mancur Olson, pada hakekatnnya orang menolak untuk bertindak kolektif kecuali dalam situasi koersif. Alasannya adalah karena tidak tersedia insentif yang sama untuk mereka yang memberi pengorbanan. Karena itu, orang lebih senang menjadi penunggang bebas (free-rider). Salah satu cara mengurangi kecenderungan ini adalah dengan membentuk kelompok-kelompok berukuran kecil.
Ostrom (dalam Beard dan Dagupta, 2006) yang juga mempelajari masalah ini mendapatkan bahwa individu dan masyarakaat sesungguhnya mampu menciptakan sendiri aturan mereka berserta institusi dan sistem manajemen, dalam upaya mendapatkan tujuan-tujuan mereka. Pertanyaannya adalah mengapa ada grup yang mampu menyelesaikan masalah koordinasi dan dilema sosial lain (social dilemmas) sedangkan yang lain gagal. Dari beberapa studi ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindakan kolektif adalah heterogenitas sosial ekonomi, ukuran grup, serta kehadiran relasi non linear (non-linear relations) dan mediasi yang dimainkan oleh institusi.
Analisis tindakan kolektif pada level komuitas memberikan perhatian pada kualitas hubungan antara aktor yang secara langsung dipengaruhi oleh hasil (outcome) dari sistem. Hasil merupakan faktor utama yang dipertimbangkan dalam membentuk keinginan terlibat dalam jaringan, selain level kepercayaan antar aktor. Rumusan ini lalu dipayungi dalam konsep modal sosial.
Dari hasil penelitiannya, Beard dan Dasgupta (2006) menemukan bahwa tindakan kolektif dalam komunitas dapat dipahami yang pembentukannya dipengaruhi oleh sosial, politik dan historik, baik di dalam maupun di luar komunitas. Faktor penentunya adalah kohesi dalam komunitas dimana kepercayaan menjadi komponennya, di samping kestabilan relasi sosial serta hierarkhi sosial yang terbentuk.
Perilaku sebagai penunggang bebas tersebut pada satu sisi bisa disebut sebagai pilihan yang rasional. Menurut King (2008), agar tindakan kolektif berjalan, maka harus dapat ditemukan cara untuk memotivasi individu agar mau melibatkan diri. Hal ini merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam teori perilaku kelompok kecil, yang meyakini bahwa individu merespon insentif finansial dan sosial sekaligus (Simon; dalam King, 2008). Pengorganisasian individu yang diikat dalam satu institusi dapat mengendalikan perilaku orang-orang di dalamnya, sehingga tindakan kolektif dapat dicapai. Hal ini lah yang disebut Mc Adam dengan struktur yang memobilisasi (mobilizing structures), yaitu: “ …. collective vehicles, informal as well as formal, through which people mobilize and engage in collective action”. (McAdam, 1996; dalam King 2008). Risetnya membuktikan bahwa tanpa struktur tersebut tindakan kolektif terancam gagal. Selain itu, ia juga mencatat perlunya kesempatan untuk berkerja sama (corporate opportunities), dan kerangka proses yang menjelaskan kepada semua orang tentang bagaimana tindakan kolektif dibangkitkan dan akan mempengaruhi kehidupan.
Selain dalam organisasi (formal), tindakan kolektif juga berjalan dalam jaringan. Disini, pelibatan aktor cenderung sukarela, dan tentunya sudah mempertimbangkan untung ruginya. Menurut teori jaringan, relasi para aktor bersifat saling tergantung satu sama lain (interdependence), sehingga seseorang tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh orang lain. Mekanisme kesalingtergantungan ini berjalan melalui adanya pertukaran (exchange) sumber daya antar aktor. Kemudian, interaksi dan mekanisme pertukaran sumberdaya-sumberdaya dalam jaringan itu akan terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dalam kehidupan keseharian. Keberulangan (repetitiveness) dan kontinuitas proses-proses itu kemudian secara bertahap akan memunculkan suatu aturan yang mengatur perilaku mereka dalam jaringan. Terbangunnya dan diterimanya aturan-aturan oleh para pelaku jaringan terjadi melalui proses negosiasi yang berlangsung terus menerus. Melalui mekanisme jaringan pula tercapai cara pengelolaan yang merupakan tindakan kolektif dalam mengelola sumberdaya, sekaligus mengubah dan mengarahkan pola-pola dalam struktur jaringan (network structuring).
Sistem berupa jaringan efektif dalam pengelolaan barang privat, karena barang privat mudah untuk dikomodifikasikan lewat mekanisme persaingan dan tawar-menawar. Artinya, barang privat akan lebih efektif jika dikelola melalui mekanisme pasar. Sebaliknya, barang-barang publik yang tidak mudah dimiliki oleh perorangan akan efektif jika dikelola lewat mekanisme hierarkis dengan serangkaian regulasinya, yaitu dalam tindakan kolektif.
Sebagai tambahan, penelitian Grootaert (2001) membuktikan bahwa terlibat dalam organisasi formal memberikan beberapa keuntungan bagi rumah tangga miskin. Beberapa manfaat yang dirasakan adalah informasi cepat diperoleh, kesempatan mengenal orang lain, membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, dan wadah untuk menyuarakan pendapat dan keinginan. Temuan lain adalah bahwa organisasi lokal memberi keuntungan bagi rumah tangga miskin lebih besar dibandingkan rumah tangga lain. Hal ini sejajar dengan data perolehan (return) dari modal sosial, dimana perolehan untuk rumah tangga miskin juga lebih besar. Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan positif dalam pengurangan kemiskinan. Partisipasi aktif anggota rumah tangga pada asosiasi telah dapat memberi keuntungan ekonomi bagi rumah tangga bersangkutan.
Selanjutnya dari sisi asosiasi, komposisi keanggotaan yang heterogen dari aspek sosial ekonomi lebih menguntungkan bagi sebuah asosiasi karena dapat mendistribusikan resiko dan lebih bervariasinya sumber pendapatan. Pada level komunitas, tindakan kolektif merupakan hal yang sangat penting, dan untuk menjalankan tindakan kolektif, maka karakter demografi dan karaktersosial ekonomi anggota yang homogen terbukti lebih baik. Dari studi ini, implikasi kebijakan yang penting adalah bahwa asosiasi lokal dapat menjadi salah satu komponen penting untuk pembentukan modal sosial, yang pada akhirnya dapat membantu rumah tangga miskin. Dengan demikian, rumah tangga miskin semestinya didorong untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai asosiasi-asosiasi lokal di lingkungannya sendiri.
Pengetahuan bahwa asosiasi lokal berdampak baik bagi rumah tangga merupakan pengetahuan yang sudah agak umum, yang telah dibuktikan oleh berbagai studi. Satu hal yang jarang diungkap adalah asosiasi seperti apa yang sesuai dengan rumah tangga miskin. Sebagai contoh, derajat keformalan asosiasi mungkin merupakan hal yang perlu diteliti lebih jauh, karena hal ini dapat menghalangi partisipasi rumah tangga miskin dalam asosiasi tersebut.
Penelitian lain, yaitu Taufiq (2007) di Pasuruan mendapatkan bahwa petani sesungguhnya mempunyai rasionalitas sendiri tentang kebutuhan dan kepentingannya yang secara reflektif dimunculkan dalam tindakant-tindakan individual mereka. Agregasi tindakan-tindakan individual ini untuk menjadi tindakan kolektif, sangat memerlukan kondisi-kondisi tertentu di mana para petani menurut kepentingan-kepentingan individualnya merasa perlu mengalokasikan sumberdaya mereka untuk kepentingan bersama. Pengorganisasian, dengan demikian, adalah proses panjang pengelolaan kesadaran dan kepentingan petani sebagai kelompok kekuatan perlawanan.
Pada hakekatnya, salah satu alasan membangun organisasi, atau institusi dalam bentuk soft, adalah untuk menghindari kegagalan kolaborasi atau kerjasama yang sudah disepakati (Gottward, 2003). Permasalahannya kemudian adalah bagaimana bentuk, jenis, level keketatan dan beragam atribut lain untuk organisasi yang akan dibentuk, yang sesuai dengan kebutuhan. Pilihan dan proses mewujudkan pilihan tersebut merupakan fenomena yang melibatkan alasan-alasan tersendiri yang masuk akal menurut mereka yang terlibat di dalamnya. Konstruksi sosial terhadap organisasi yang terbentuk merupakan proses yang beragam baik bentuk, tahapan maupun jalan yang dilalui.

Konstruksi Sosial dalam Proses Pengorganisasian Usaha Agribisnis
Proses bagaimana petani membentuk relasi yang diawali dengan memilih siapa-siapa pihak yang akan dijadikan sebagai mitra dalam menjalankan usaha pertaniannnya, lalu menjalin dan menjaga relasi tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial. Inilah yang dimaksud dengan pengorganisasian usaha dalam makna luas. Petani memilih masuk ke sebuah organisasi formal, lalu menjadi anggota yang baik, atau sebaliknya ia keluar dari organisasi tersebut; juga merupakan sebuah konstruksi sosial. Dalam setiap langkah tersebut petani melibatkan akal, pikiran, emosi dan berbagai pertimbangan lain yang dimilikinya. Keputusan yang ia ambil merupakan sesuatu yang dapat dipandang rasional, setidaknya dalam perspektif ia sendiri.
Konstruksi sosial merupakan objek yang banyak dibicarakan dalam sosiologi. Satu buku yang paling banyak dibaca dalam konteks konstruksi sosial adalah buku Berger dan Luckman “The Sosial Construction of Reality” (Berger dan Luckman, 1997). Kedua penulis ini berusaha mencari titik temu antara gagasan Marx, Durkheim dan Weber. Teori konstruksi ini dapat ditelusuri dari sosiologi pengetahuan yang merupakan sebuah cabang sosiologi yang mengkaji proses-proses sosial yang melibatkan produksi pengetahuan. Salah satu tesis penting sosiologi pengetahuan adalah adanya kaitan antara pengetahuan dan kehidupan dan kesalingketerkaitan antara pikiran dan tindakan. Sosiologi pengetahuan menganalisis apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat awam, sejauh mana semua pengetahuan manusia itu dikembangkan, dialihkan, dan dipelihara dalam berbagai situasi sosial. Dengan kata lain, sosiologi pengetahuan menekuni analisa pembentukan kenyataan oleh masyarakat
Sosiologi pengetahuan berupaya memahami dunia kehidupan dalam proses dialektis, antara the self (individu) dan dunia sosio kultural. Proses dialektis itu mencakup tiga momen simultan yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam internalisasi individu melakukan identifikasi melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat ia menjadi anggotanya.
Sumbangan lain tentang konstruksi sosial dapat diambil dari pemikiran Bourdieu. Dalam Bransen dan Miller (2002), disebutkan bahwa Bourdieu menolak pandangan fungsionalis strukturak klasik, dimana struktur dipersepsikan statis yang diproduksi lewat cara-cara identif dan terus menerus. Menurut Bourdieu, penstrukturan hubungan-hubungan sosial secara terus menerus dibentuk dan ditransformasikan atau direproduksi. Individu adalah agen dan elemen-elemen kreatif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ada kesejajaran dengan Giddens (Daniel, 2002) yang juga menolak aktor direduksi hanya menjadi produk kekuatan-kekuatan sosial yang impersonal dan determenitif. Bagi Giddens, dalam teori strukturasinya, individu adalah pelaku aktif, dimana ada kesalingtergantungan antara struktur dan tindakan. Struktur pada hakekatnya adalah sarana dan sekaligus hasil tindakan, dan ia memiliki dua peran yang berlawanan yaitu memungkinkan serta secara bersamaan menghalangi tindakan-tindakan (Giddens, 1984).
Struktur jaringan tempat dimana petani hidup terbentuk lewat negosiasi yang terus-menerus antar pelaku jaringan. Petani merupakan aktor yang aktif di dalamnya. Petani masuk dan memaknai jaringan, namun di lain kesempatan ia berkontribusi terhadap bagaimana jaringan (atau organisasi dalam arti luas) dibentuk, dirubah dan dikembangkan.
Dalam sosiologi, model relasi struktur dan agensi yang konstitutif ini dikenal sebagai dualitas struktur (duality of structure) dalam konsep strukturasi Giddens (Giddens, 1984). Terbentuk dan berubahnya suatu struktur jaringan dihadapkan pada tiga pengandaian penting. Pertama, struktur jaringan diandaikan sebagai medium interaksi sekaligus juga sebagai instrumen bagi para pelaku jaringan. Dalam konteks ini, struktur jaringan bukan hanya memiliki dimensi untuk mengekang (constraint) perilaku aktor supaya sesuai dengan norma-norma dan regulasi, akan tetapi karena ia juga sebagai medium yang membuka ruang yang luas dan memfasilitasi bagi kemungkinan-kemungkinan perubahan baru (enabling). Kedua, dengan tingkat otonomi yang dimiliki para pelaku jaringan, baik individu maupun organisasi, mereka memiliki apa yang disebut sebagai kemampuan self-reflection. Artinya, para pelaku jaringan dianggap memiliki kapasitas kekuasaan untuk mengubah dan atau mempertahankan struktur jaringan. Ketiga, adanya interaksi-interaksi yang terjadi berulang-ulang yang didasari pada kepentingan praksis, yang akan membentuk dan mengubah struktur itu. Terbentuk dan berubahnya struktur jaringan terjadi lewat hubungan dualitas antara struktur jaringan dan tindakan-tindakan para pelaku jaringan.
Dari uraian ini, terlihat bahwa kalangan sosiologi sangat serius memperhatikan betapa jaringan, organisasi dan semacamnya yang menggunakan istilah beragam merupakan hasil bentukan yang dikonstruksi oleh aktor-aktor yang aktif. Setelah sebuah struktur terbentuk, selain para aktor berperilaku dalam batasan-batasan tersebut (yang memungkinkan sekaligus membatasi), para aktor juga masih berpeluang untuk mengkonstruksi terus menerus.
Berbagai faktor mempengaruhi petani dalam proses pembuatan keputusan petani untuk terlibat – atau tidak – dalam organisasi formal dalam menjalankan usaha pertaniannya. Petani memiliki kebebasan untuk terlibat dalam satu atau lebih organisasi formal, sesuai dengan pertimbangannya. Karakteristik usaha pertanian yang dijalankan petani misalnya berupa jenis komoditas, luas usahatani, keuntungan usahatani serta resiko berusahatani diyakini juga ikut mempengaruhi keputusan petani untuk terlibat dalam organisasi formal dalam menjalankan usaha pertaniannya. Setiap komoditas pertanian memiliki sifat tertentu, sehingga membutuhkan manajemen sedemikian rupa, yang pada gilirannya ikut menentukan bagaimana petani akan menjalankan usahatani tersebut.
Selain itu, tingkat akses petani terhadap prasarana layanan usaha juga akan menentukan baik langsung maupun tidak terhadap keputusan petani untuk terlibat dalam organisasi formal dalam menjalankan usaha pertaniannya. Dengan ketersediaan lembaga layanan usaha yang baik, semestinya petani tidak perlu untuk menjalin relasi horizontal antar petani, demikian pula sebaliknya. Kohesi sosial yang hidup dalam masyarakat merupakan basis pokok yang menentukan keseluruhan pola dan struktur relasi yang terbangun dalam masyarakat bersangkutan. Hal ini juga akan mempengaruhi keputusan petani untuk terlibat dalam organisasi formal dalam menjalankan usaha pertaniannya. Sebagai contoh, tingkat kepercayaan (trust) yang lemah menyebabkan sulitnya organisasi formal berkembang, sehingga petani lebih cenderung mengandalkan pada relasi intim secara individual.
Berkembangnya organisasi-organisasi formal di masyarakat merupakan hasil dari bekerjanya berbagai faktor tersebut, di samping pengaruh dari luar. Pihak luar, terutama staf lapang dari jajaran Deptan misalnya, mesti mempertimbangkan dan menghragai rasionalitas petani dalam mengorganisasikan dirinya dalam menjalankan usaha agribisnisnya. Organisasi formal semestinya hanyalah salah satu opsi, namun bukan keharusan. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan peringatan dari Meyer dan Roawn (2008) yang menyatakan bahwa ”… formal organizational structures arise in highly institutional contexts”. Menurut mereka orgaisasi formal hanya dapat hidup jika memang masyarakat tersebut telah berada dalam etika dan cara hidup yang mengamalkan formalitas sebagai aturan yang mengatur relasi antar warganya.
Berbagai hasil riset membuktikan pendapat ini. Dari banyaknya program kemitraan yang telah diimplementasikan selama ini, kemitraan formal bukan berarti lebih baik dan disebangi petani. Sebaliknya, kemitraan usaha yang bersifat lokal kadang kala lebih bertahan. Hal ini terbentuk karena adanya kebutuhan bersama dari pelaku kemitraaan usaha, dimana nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran lebih bisa berjalan. Kemitraan usaha dengan pola inti plasma yang diatur dan dikontrol oleh aturan-aturan yang bersifat formal, dan juga telah disetujui dan ditandatangani bersama, tidak selalu dipatuhi petani dan pelaku agribisnis lain (Darwis et al., 2006; dalam kasus agribisnis hortikultura. Temuan serupa juga disampaikan Fadjar (2006) dalam penelitiannya di sub sektor perkebunan. Program kemitraan selama ini di antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat menemui banyak kendala, sehingga perlu perbaikan struktur kemitraan yaitu struktur yang mampu memperbesar peluang dan manfaat usaha dan dapat mendistribusikan peluang dan manfaat usaha serta aset produksi kepada petani kecil.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Dari uraian kajian literatur dan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa tindakan kolektif yang umumnya dijalankan dalam organisasi formal, pada hakekatnya harus dipandang semata-mata sebagai sebuah opsi. Ia merupakan satu pilihan, dari banyak plihan lain, yang dapat ditempuh petani. Petani sebagai individu dapat memilih pilihan ini apabila merasa bahwa wadah tersebut dapat membantunya dalam menjalankan usahanya. Namun demikian, petani, pada level sesuai kondisi pribadinya, memiliki alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan tersebut. Alasan ini dapat dipandang rasional dalam konteks tersebut. Petani menggunakan akal dan fikirannya dalam memutuskan apakah mengandalkan organisasi formal untuk menjalankan usaha atau tidak. Di sisi lain, meskipun petani pernah terlibat dalam satu atau beberapa organisasi formal, pada saat tertentu ia akan mengevaluasi tindakannya dan lalu dapat saja memutuskan keluar, apabila organisasi tersebut dirasakan tidak lagi memenuhi kebutuhannya, atau karena ada alasan lain.
Berbagai kondisi hidup yang dihadapi sehari-hari oleh petani menjadi faktor yang dipertimbangkan petani dalam membuat keputusan tertsebut, yang mana hal ini bersifat khas. Menjalankan usaha dalam organisasi formal ataupun tidak, relasi yang dibutuhkan dan dibina petani didasarkan kepada kebutuhannya sendiri serta persepsinya terhadap kondisi yang dihadapi. Persepsi tersebut dapat berkenaan dengan baik dari sisi individual dirinya sendiri, keluarga, kelompok hidup bertetangga (neighborhood community), maupun yang timbul dari kehidupan sosial se desa.
Pelaku pembangunan pertanian di pedesaan, yang saat ini banyak dibungkus dengan konsep pemberdayaan, semestinya mencermati kondisi ini. Staf lapangan mesti memiliki empati sehingga dapat berfikir menurut cara fikir petani. Pada hakekatnya, untuk menjalankan usaha agribisnisnya, petani membutuhkan relasi-relasi yang efisien, efektif, dapat dipercaya, dan tidak merugikan. Untuk mendapatkan relasi-relasi seperti ini, tersedia pilihan apakah melalui organisasi formal (kelompok tani, koperasi, dan lain-lain), atau tidak misalnya melalui hubungan kemitraan dan jual beli berlangganan dengan pedagang. Kegiatan agribisnis merupakan aktivitas sehari-hari yang riel. Meskipun petani merupakan anggota dari satu organisasi formal, namun jika organisasi tersebut tidak dapat menyediakan kebutuhannya secara cepat dan terjamin, maka ia akan memilih relasi yang non formal. Agar petani memilih dan bertahan dalam relasi-relasi formal melalui organisasi, maka organisasi tersebut harus mampu memberikan pelayanan dan jaminan yang lebih baik. Petani sebagai aktor yang aktif merupakan pelaku utama untuk membentuk dan membangun organisasi tersebut.

Daftar Pustaka
Amien, Mappadjantji. 2005. Kemandirian Lokal. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Amir, Marvasti B. 2004. Qualitative Research in Sociology. SAGE Publications; London, Thousand Oaks, New Delhi.
Badan Litbang Pertanian. 2006. Buku Panduan Umum Primatani. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
Badan SDM Deptan. 2007. Program P4K. Pusbangluh, Deptan. (http://www.deptan.go.id/pusbangluh/program/P4K/firstp4k.html).
Beard, Victoria A. and Aniruddha Dasgupta. 2006. Collective Action and Community-driven Development in Rural and Urban Sage Publication and Urban Studies Journal Limited. http://usj.sagepub.com/cgi/content/abstract/43/9/1451
Berger, Peter and Thomas Luckman. 1979. The Sosial Construction of Reality: A Treative in The Sociology of Knowledge. Penguin Book, New York.
Binswanger, Hans P. dan VW. Ruttan. 1978. Induced Innovation: Technology, Institutions and Development. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London. Hal. 329.
Boeke, JH; J. van Gelderen, dan J. Tideman .1974. Tanah dan penduduk di Indonesia. Penerbit Bhratara, Jakarta.
Branson, Jan and Don Miller. Pierre Bourdieu. Hal. 43-57. Dalam: Peter Beilharz. 2002. Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES.
Coleman, James C. 1994. A Rational Choice Perspective on Economic sociology. Hal. 166-180. Dalam: Smelser, Neil J and Richard Swedberg (ed). 1994. The Handbook of Economic Sociology. Princeton University Press, Princeton and Russell Sage Foundation, New York. Book 1.
Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publication: Thousand Oaks, London, and New Delhi.
Creswell, Jhon W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publication. Londeon, New Delhi.
Daniel, Ross. 2002. Anthony Giddens. Hal 191-200. Dalam: Peter Beilharz. 2002. Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Darwis, Valeriana; E.L. Hastuti; dan S. Friyatno. 2006. Revitalisasi Kelembagaan Kemitraan Usaha dalam Pembangunan Agribisnis Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara. Forum Agro Ekonomi Vol.24 No.02. Tahun 2006
Deliarnov. 2003. Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif. PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
Duncan, Mitchell G. ed. 1968. A Dictionary of Sociology. Routledge and Kegan Paul, London.
Durkhiem, Emile. 1965. The Elementary Forms of The Religious Life. The Free Press, New York.
Fadjar, Undang. 2006. Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur yang Belum Lengkap. Forum Agro Ekonomi Vol.24 No.01 2006.
Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Penerbit Pedati, Jakarta. Judul asli: The Constitutions of Society: Outline of the Theory of Structuration.
Grootaert, Christiaan. 2001. Does Social Capital Help the Poor?: A Synthesis of Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia. The World Bank: Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Network. Local Level Institutions Working Paper No. 10, June 2001.
Gottwald, Von Jochen. 2003. Is rational choice the best choice for understanding the peasant?: A constructivist reading of the Rational Choice Controversy. http://freenet-homepage.de/jessicastrust/rational.pdf 1
Hayami, Yujiro dan M. Kikuchi, 1987. Dilema Ekonomi Desa; Sebuah Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan. Kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. Sociology. Sixth Edition. McGraww-Hill Book Company; Sidney, Tokyo, dan lain-lain.
Huntington, Samuel P. 1965. Political Development and Politic Decay. World Politics 17 (3).
King, Brayden. 2008. A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence. Sage Publication and International Association for Business and Society. http://bas.sagepub.com/cgi/content/abstract/47/1/21
Koentjaraningrat. 1997. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Edisi 2. PT raja Grafindo Persada Jakarta. Judul asli: The Social Sciences Encyclopedia
Kurtz, M. J. 2000. Understanding Peasant Revolution: from Concept to Theory and Case in Theory and Society (29:93-124). Dalam: Sajogyo. 2002. Pertanian dan Kemiskinan. Artikel – Th. I – No. 1 – Maret 2002. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_5. htm., 11 April 2005).
Martinussen, John. 1997. Society, State and Market: A Guide to Competing Theories of Development. Zed Book Limited London dan New York. 386 p.
Meyer, Jhon and Brian Rowan. 2008. ”Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”. (Chapter 2 from The New Institutionalism). http://ssr1.uchicago.edu/PRELIMS/Orgs/orgs2.html
Mubyarto dan Awan Santosa. 2003. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Kritik terhadap Paradigma Agribisnis. Artikel dalam Majalah Ekonomi Rakyat Th. II No. 3, Mei 2003. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_15/artikel_7.htm., 9 Mei 2005).
North, Douglass C.. 1993. Prize Lecture: Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. http://nobelprize.org/economics/laureates/1993/north-lecture.html., 27 April 2005.
Nilsson, Stefan. 1997. The farmer-myth and the village-issue. Thesis at the Advanced Course in Human Geography. Supervisor: Ulf Jansson.
Nordholt, Nico Schulte. 1987. Ojo Dumen: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan. Pustakan Sinar Harapan. Jakarta.
Punch, Keith F. 2006. Developing Effective Research Proposal. Second edition. SAGE Publications; London, Thousand Oaks, New Delhi.
Popkin, Samuel.L. 1979. The Rational Peasant. Berkeley : University of California Press.
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). 2006. Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian. Laporan Penelitian. Biro Perencanaan Deptan dan PSEKP, Jakarta.
Scott, James C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 384 hal.
Soemardjan, Selo dan S. Soemardi. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan). Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Ritzer, George dan Doughlas J Goodman. 2008. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta. Judul Asli: Sociological Theory. Penerjemah: Nurhadi.
Taylor, D.R.F. dan McKenzie. 1992. Development From Withins. London Routledge. Chapter 1 dan 10.
Taufiq, Ahmad. 2007. Pengorganisasian Gerakan Kelompok Tani dalam Aksi Pendudukan Lahan di Desa Sumber Anyar Pasuruan: Studi Kasus. Disertasi di UNAIR, Surabaya. http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s2-2007-taufiqahma-3949&PHPSESSID=a46159e2d84c6d5fab6e581f7d3e7f3a
Tjondronegoro, SMP. 1999. Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. Dalam buku “Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan”. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.
Weber, Max. 1914. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. University of California Press: Berkeley, Los Angeles, London.
Yuswadi, Hary. 1999. Komersialisasi tanaman jeruk: Bentuk baru Resistensi Masyarakat Tani terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. Disertasi di UNAIR, Surabaya. . http://adln.lib.unair.ac.id/

*****

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: